 | |
| Peta Pangkalan Militer AS di Asia Tenggara dan Australia |
Dengan
kondisi ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite
Indonesia untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan
pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi
perubahan konstalasi politik di kawasan.Indonesia juga harus memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya adalah untuk melindungi segenap wilayah kedaulatan termasuk kekayaan dan kesejahteraan penduduknya.
Hal yang terpenting bukan semata persoalan mana Alutsista yang perlu diganti dan mana yang masih layak pakai. Lebih dari itu, dalam membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional, diperlukan sebuah /grand strategy and design/ atas postur TNI. Postur TNI yang ideal untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang segera akan terbentang di kawasan ini dalam 8 tahun mendatang. (sumber: http://pediakita.com/)
AMERIKA SUDAH TIBA DI JANTUNG INDONESIA
 |
| Kedubes Amerika sementara dibangun di jakarta |
Gedung lama Kedubes Amerika Serikat yang berjejer dengan Gedung Wakil
Presiden di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta sudah diruntuhkan. Ini
menandakan gedung itu siap dibangun dengan gedung baru sesuai rencana.
Peralatan besar sudah tampak berada di sekitar Kedubes Amerika.
Terkait pembangunan itu Kepala Perijinan Bangunan P2B Heru Hermawanto membenarkan bahwa pembangunan gedung Kedubes Amerika telah mendapatkan izin pembangunannya. Pemda hanya mengecualikan gedung Syahrir.
“Kalau wilayah Amerika sendiri tidak masalah, dan P2B telah mengeluarkan izinnya, bukan gedung Syahrirnya karena itu kewenangan Kementerian Pariwisata,” ungkap Kepala Perijinan Bangunan P2B Pemda DKI Jakarta Heru Hermawanto kepada Media Umat, Jumat (11/10) di Gedung Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), Jakarta.
Menurutnya, izin itu dikeluarkan karena secara teknis telah memenuhi syarat. “Kalau kita murni teknis, kaidah-kaidah pembangunannya sudah terpenuhi. Teknis itu arsitektur, struktur dan instalasi,” ungkapnya.
Heru juga menyatakan untuk relokasi gedung Syahrir sebenarnya sejak zaman Gubernur Sutiyoso sudah ada izin, hanya saja masih berkendala hingga saat ini di Kementerian Pariwisata.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengkritik sikap Pemprov DKI Jakarta, yang dianggapnya sangat naif hanya melihat persoalan pembangunan Kedubes Amerika itu dari segi teknisnya saja.
“Melihat persoalan ini hanya dari segi teknis itu sangat naif, bagaimana bisa memandang gedung Kedutaan Besar Negara seperti Amerika hanya dipandang dari segi teknis, ini sangat konyol,” ujarnya kepada Media Umat.
Ismail pun menambahkan kalau pemerintah tidak mengerti tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan rakyat. “Ini juga khusus ditunjukkan pada pemerintah pusat,” tegasnya.
Terkait pembangunan itu Kepala Perijinan Bangunan P2B Heru Hermawanto membenarkan bahwa pembangunan gedung Kedubes Amerika telah mendapatkan izin pembangunannya. Pemda hanya mengecualikan gedung Syahrir.
“Kalau wilayah Amerika sendiri tidak masalah, dan P2B telah mengeluarkan izinnya, bukan gedung Syahrirnya karena itu kewenangan Kementerian Pariwisata,” ungkap Kepala Perijinan Bangunan P2B Pemda DKI Jakarta Heru Hermawanto kepada Media Umat, Jumat (11/10) di Gedung Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), Jakarta.
Menurutnya, izin itu dikeluarkan karena secara teknis telah memenuhi syarat. “Kalau kita murni teknis, kaidah-kaidah pembangunannya sudah terpenuhi. Teknis itu arsitektur, struktur dan instalasi,” ungkapnya.
Heru juga menyatakan untuk relokasi gedung Syahrir sebenarnya sejak zaman Gubernur Sutiyoso sudah ada izin, hanya saja masih berkendala hingga saat ini di Kementerian Pariwisata.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengkritik sikap Pemprov DKI Jakarta, yang dianggapnya sangat naif hanya melihat persoalan pembangunan Kedubes Amerika itu dari segi teknisnya saja.
“Melihat persoalan ini hanya dari segi teknis itu sangat naif, bagaimana bisa memandang gedung Kedutaan Besar Negara seperti Amerika hanya dipandang dari segi teknis, ini sangat konyol,” ujarnya kepada Media Umat.
Ismail pun menambahkan kalau pemerintah tidak mengerti tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan rakyat. “Ini juga khusus ditunjukkan pada pemerintah pusat,” tegasnya.
Jokowi telah mengizinkan pembangunan Kedubes dan lebih besar
“Tentunya kepentingan itu untuk mencengkeram Indonesia dengan dominasi ekonomi mereka di Indonesia,” terangnya.
Harusnya juga, lanjut Ismail, Pemda daerah yang dipimpin Jokowi dari
partai yang katanya nasionalis memberikan saran kepada pemerintah pusat
untuk tidak menyetujui pembangunan ini.Pemerintah AS akan membangun kompleks Kedubes AS di Jakarta senilai US$ 450 juta. Gedung yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.4 Jakarta Pusat itu akan dimodernisasi dengan menggunakan teknologi dan standar tinggi dalam hal perancangan dan tata ruang.
Pembangunan gedung baru 10 lantai yang menempati lahan seluas 36 ribu meter persegi ini ditargetkan akan selesai pada 2017. Pihak AS menyatakan gedung baru itu akan menampung para staf kedutaan dan misi AS untuk ASEAN di Jakarta.
Kalau gedung ini jadi, menurut Ismail, ini akan menjadi gedung Kedubes AS ketiga terbesar setelah Irak dan Pakistan. “Ketiganyakan negeri Muslim, kita bisa melihat kalau Amerika memiliki perhatian khusus terhadap negeri ini, baik secara politis maupun ekonomi, jadi sangat konyol memandangnya hanya dari segi teknis,” pungkasnya.[] fatih mujahid [htipress/www.al-khilafah.org]
Lembah Megalitikum Besoa. Di
lembah ini terdapat arca-arca atau patung batu unik dari
zaman prasejarah yang terhampar luas di padang rumput. Di lembah
ini ratusan arca batu banyak ditemukan dan jarak dari satu arca ke arca
lainnya bervariasi berjarak antara 50 - 100 meter atau lebih. 
